Ikatan Dosen Sampaikan Sejumlah Permasalahan di DPR

Sasklik.com, Jakarta – Ikatan Dosen RI (IDRI) menilai, beberapa layanan dan inovasi Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sangat membantu dan bermanfaat bagi dosen. Layanan dan inovasi itu seperti Beasiswa Dosen, SINTA, Sertifikasi Dosen, Portal Garuda, SAPTO, dan SISTER.

Demikian dikatakan Ketua Umum Ikatan Dosen RI (IDRI) Dr Ryan Kurniawan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin(19/3/2018). RDPU juga dihadiri Forum Rektor Indonesia (FRI), Majelis Rektor Perguruan Tinggi, Forum Dosen Indonesia (FDI) dan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI). Menurut Ryan, ada 5 permasalahan besar yang saat ini dihadapi Dosen. Permasalahan itu diantaranya gaji atau kesejahteraan, studi lanjut, birokrasi dan beban administrasi serta publikasi internasional dan jejaring.

“Terkait gaji dan kesejahteraan dosen diperlukan penyesuaian sistem penggajian dosen dan meninjau kembali besar tunjangannya,” pinta Ryan.

Sementara untuk studi lanjut, ia berharap ada pendampingan persiapan studi lanjut dan dana maupun kuota beasiswa Dosen perlu ditambah. Hal itu agar beban administrasi dan birokrasi berjalan dengan baik.

“Kami juga meminta agar dilakukan survei tingkat kepuasan mahasiswa, dosen kampus terhadap layanan kampus dan Ristek Dikti, sedangkan untuk tim penilai dokumen usulan PAK perlu penyamaan persepsi,” ucap Ryan.

IDRI juga meminta pengembangan open science, open access dan kolaborasi untuk meningkatkan rangking perguruan tinggi Indonesia.

“Ristekdikti harus mampu mengayomi seluruh sivitas akademik dari Sabang – Merauke yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan serta jejaring kolaborasi riset perlu ditumbuhkan,” tandasnya.

Pada prinsipnya, IDRI berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kualitas perguruan tinggi. Namun langkah dan kebijakan pemerintah yang dilakukan perlu sinergi dan mempertimbangkan situasi dan kondisi setiap perguruan tinggi.

“Sebab situasi perguruan tinggi dan kondisinya pastilah berbeda-beda disetiap provinsi dan ini tidak bisa bisa digeneralisir,” kata Humas IDRI Dr Janner Simarmata.

Permenristekdikti No 20/2017 tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar dinilai telah memunculkan pro dan kontra dari kalangan dosen. Aturan itu memungkinkan pencabutan tunjangan profesi dan dinilai sangat memberatkan. Karena kinerja dosen bukan hanya publikasi tetapi juga ada tugas Tri Dharma lainnya.

“Aturan publikasi ini dinilai sangat membebani dosen karena mahalnya biaya publikasi jurnal internasional dan dapat menutup rejeki bagi dosen. Namun, tidak sedikit dosen yang menilai aturan ini secara positif,” kata Janner.

Sebelumnya, berbagai permasalahan telah disampaikan oleh Forum Rektor Indonesia (FRI), Majelis Rektor Perguruan Tinggi, Forum Dosen Indonesia (FDI), dan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI). Permasalahan itu salah satunya tentang penilaian akreditasi yang kadang tergantung pada suasana hati assessornya. Penilaian juga terpengaruh oleh kecemburuan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terkait masalah bantuan dana riset.

Pengurus IDRI yang ikut hadir dalam RDPU diantaranya Dr Rachmat Hidayat (Ketua Dewan Pengawas), Dr Dian Utami Sutiksno (Ketua Dewan Pendiri), Dede Hertina MSi dan Rika Rachmati MSi (Bendahara), Agung Purnomo MBA (IT Online) dan Dr Hendrati Dwi Mulyaningsih (Kerjasama Internasional). (js/red)

Nasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: